Rakyat Aceh Siap Kembalikan Bantuan Tsunami Australia

Posted by

Warga Indonesia khususnya penduduk Aceh sangat dikecewakan dengan ucapan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit  Australia pernah mengirim bantuan miliaran dolar, mayoritas berupa hibah, buat pembangunan rumah warga Aceh yang hancur diterjang tsunami pada 2004 lalu dianggap telah menyinggung rakyat Aceh.


Seperti dilansir oleh Sydney Morning Herald, Rabu (18/2), Tony Abbott meminta pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi mati dua warga negaranya yang terlibat penyelundupan heroin di Bali dengan mengungkit bantuan Australia yang sangat besar untuk rekonstruksi Aceh selepas diterjang bencana tsunami tahun 2004 lalu.
“Tolong jangan dilupakan saat Indonesia dihantam tsunami, Australia langsung mengirimkan bantuan kemanusiaan miliaran dollar,” kata Abbott seperti dilansir Sydney Morning Herald, Rabu (18/2) lalu.
Nasir Djamil, anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai ucapan Tony Abbott sangat tidak beretika dan membabi buta.
Iapun yakin masyarakat Aceh yang berada didalam dan luar negeri akan siap mengumpulkan uang dan mengembalikan bantuan Australia tersebut.
“Tony Abbott harus segera menghitung berapa besar jumlah bantuan Australia untuk korban tsunami Aceh”. Ujar Nasir, hari ini.
Nasir kecewa dengan ungkapan Abbott sebagai negarawan yang mengaitkan penegakan hokum di Indonesia terkait eksekusi dua warga negaranya yang terlibat penyelundupan narkoba dengan mengingat bantuan Australia yang diberikan saat membantu bencana tsunami Aceh.
“Ini sangat serius dan menghina rakyat Aceh,” tegasnya.

Australia Minta Maaf

Indonesia telah menerima penjelasan dari Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, atas komentar bantuan tsunami yang dikaitkan dengan nasib dua terpidana mati asal Australia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, ia telah berbicara dengan Menlu Australia itu pada Kamis (19/2) melalui telepon, setelah awal pekan ini, Perdana Menteri Tony Abbott awal mengaitkan bantuan tsunami Australia dengan permohonan grasi bagi penyelundup narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Kementerian Luar Negeri Indonesia bereaksi dengan marah dan mengatakan, pernyataan Abbott itu adalah ‘ancaman’, yang bukan bagian dari bahasa diplomatik.

Tapi Wapres Kalla mengatakan, Menlu Bishop telah menjelaskan komentar itu dan ‘menyatakan penyesalannya atas kesalahpahaman tersebut’.

Ia juga menyampaikan, Menlu Bishop mengatakan kepadanya bahwa Australia ingin melanjutkan kerjasama dengan Indonesia dalam tahun-tahun berikutnya, termasuk membantu dalam pemulihan tsunami tahun 2004.

Wapres yang akrab disapa JK ini mengutarakan, Australia juga ingin membantu Indonesia memerangi masalah narkoba.
Menlu Bishop-pun menegaskan adanya pembicaraan itu.
"Saya telah menjelaskan, Perdana Menteri hanya menggambarkan bahwa Australia telah dan tetap menjadi pendukung, teman dekat Indonesia. Tentunya komentar tersebut tak berusaha untuk mengancam Indonesia," sebutnya.
Menlu Bishop mengatakan, ia bekerja keras untuk menghentikan eksekusi Chan dan Sukumaran.
"Saya terus mengupayakan di tiap tingkatan Pemerintah Indonesia, para diplomat kita di Jakarta dan di Bali," kemukanya.
Ia menerangkan, "[Saya] mengupayakannya dengan keluarga dan juga bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk terus memperhatikan kasus kami bahwa harus ada penundaan eksekusi dan bahwa permohonan grasi mereka harus dipertimbangkan kembali."

Rapat pemindahan belum menghasilkan tanggal pasti

Sementara itu, rapat pada hari Jumat (20/2) untuk mengatur transfer Chan dan Sukumaran dari penjara Bali, dalam rangka persiapan eksekusi, telah berakhir tanpa adanya kesepakatan waktu tentang kapan 2 orang itu dipindahkan.

Awal pekan ini, Indonesia menunda untuk mentransfer keduanya dari Bali ke Nusa Kambangan, lokasi di mana mereka akan dieksekusi, karena penjara tidak siap.

Pada hari Jumat (20/2), Jaksa Agung Indonesia, Muhammad Prasetyo, mengatakan, waktu pemindahan dan eksekusi belum ditentukan secara pasti.
"Kami belum menetapkan waktu lagi. Semua persiapan harus diselesaikan terlebih dahulu, dan kami perlu mengkoordinasikannya dengan seluruh pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam eksekusi," jelasnya.
Sebuah sidang pra-peradilan akan dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur pekan depan, dengan pengacara Chan dan Sukumaran mencoba untuk mendapatkan sesi sidang  yang penuh, sehingga mereka bisa menantang keputusan Presiden Indonesia yang menolak memberi keduanya grasi.


Demo Blog NJW V2 Updated at: 1:05 AM

0 comments:

Post a Comment